by

Catatan Akhir Tahun 2020 ECPAT Indonesia

-Nusantara-156 views

Jakarta, JNcom – Respon ECPAT Indonesia untuk mengatasi permasalahan terkait dengan eksploitasi seksual anak yang terjadi, khususnya dalam masa pandemic Covid-19 ini, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor swasta dan juga platform digital.

Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam peningkatan kapasitas lembaga layanan bagi korban ESA, lalu membuat terjemahan Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual yang berasal dari ECPAT Luxemborg dan kegiatan bertemakan Teman Anak yang berfokus pada pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring. Bekerjasama dengan PPATK dalam melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seksual anak yang melibatkan institusi
keuangan.

ECPAT Indonesia menggandeng asosiasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dalam membangun Kebijakan
Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Dalam Masa Pandemi Covid-19. Kerjasama lainnya yang dilakukan ECPAT Indonesia dengan pihak swasta adalah kerjasama dengan perusahan besar Korea Selatan, Marymond dalam upaya pencegahan terjadinya ESA di Indonesia.

Sedangkan kerjasama ECPAT Indonesia dengan platform digital,dilakukan dalam rangka upaya pencegahan ESA diranah daring. Kerjasama ini bentuknya pun bermacam-macam, ada Talkshow dengan LINE Indonesia, lalu ada pelatihan penguatan peran anak dan orang muda dalam
pencegahan terjadinya eksploitasi seksual melalui daring yang bekerjasama dengan Facebook, dan yang terakhir adalah
kerjasama dengan Youtube dalam rangka mendorong para mitra kerja ECPAT Indonesia yang tergabung dalam program Down To Zero, untuk melaporkan konten-konten eksploitasi seksual anak yang tersebar di Youtube. GAPS & Tantangan masih perlu perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut.

Salah satu contoh yang perlu disorot adalah kurangnya komitmen dari pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Keberlanjutan dari
program perlindungan anak dari eksploitasi
adalah tanggung jawab pemerintah, baik itu
pemerintah pusat maupun daerah,
komitmen untuk menjadikan perlindungan anak dari eksploitasi seksual yang
berkelanjutan, masih agak sulit untuk terwujud karena kultur dari para pejabat pemerintahnya yang kurang bagus, tidak adanya transfer knowledge dalam
instansi pemerintahan membuat banyak
program yang telah berjalan menjadi
terhambat, seringnya mutasi jabatan
dipemerintahan membuat program- program perlindungan anak yang sudah tersusun dengan baik menjadi terhambat karena pejabat baru yang menggantikan pejabat terdahulu biasanya membawa program baru juga yang sering tidak sejalan dengan program yang telah berjalan.

Rekomendasi Catatan Akhir Tahun 2020 ECPAT Indonesia:
1. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Propinsi/ Kabupaten segera membuat program pemenuhan hak bagi korban eksploitasi seksual anak khususnya untuk pemulihan dan rehabilitasiya yang berkelanjutan.
2. Biro Pusat Statistik segera membuat satu pusat data nasional tentang eksploitasik seksyal anak agar tidak ada perbedaan data yang selama ini masih menjadi masalah diantara para pemangku kepentingan.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pendidikan dan
Kementerian Informasi dan Komunikasi, Pemerintah segera membuat kebijakan
perlindungan anak diranah daring termasuk perlindungan anak dari eksploitasi seksual online. Serta m melakukan penguatan kapasitas bagi embaga-lembaga layanan yang menangani korban ESA, agar bisa memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Penegakan hukum kasus kasus eksploitasi seksual anak online yang dilakukan oleh polisi seharusnya menyeluruh, bukan saja memilah kasus-kasus yang viral saja.
5. Industri digital untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seksual anak di Indonesia serta membuat program-program perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang terdampak.(Guffe).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed