by

Diusulkan Pimpin KKP, HNSI Nilai Dr. Mayjen (Purn) Yussuf Solichien, MBA, PhD Sosok yang Tepat

-Nasional-189 views

Jakarta, JNcom – Banyaknya permasalahan yang dihadapi Nelayan dan kompleksitas dalam pembangunan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sudah saatnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasal dari partai serta lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal tersebut dikatakan Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri, DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc, Jumat (27/11/2020) di Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan didirikan semenjak 20 tahun lalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan devisa dari sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, kata Bisman, kesejahteraan nelayan belum meningkat dan penghasilan devisa dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah yaitu baru sekitar 3.26X dari total devisa Indonesia.

“Nelayan semestinya sejahtera dan makmur mengingat mereka tidak melakukan upaya atau efford untuk membibitkan ikan dan memelihara perkembangan ikan seperti petani melakukan upaya terhadap penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan proses pasca panen. Nelayan hanya tinggal menangkap ikan dan menjualnya. Namun demikian, kenyataannya nelayan kita merupakan lapisan masyarakat paling miskin dalam lapisan masyarakat kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, mengelola laut dan perikanan Indonesia tidaklah mudah mengingat laut Indonesia sangat luas dan berada diantara puluhan ribu pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Contoh, bilamana digunakan semua DIPA KKP untuk biaya pengawasan laut kita dari pencurian ikan maka semua biaya DIP KKP tidaklah cukup.

Jumlah nelayan Indonesia 90X6 merupakan nelayan kecil (pemilik perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor « 5 GT). Indonesia hanya memiliki kapal ikan sebanyak 0.6894 (3.671 buah) yang memiliki kapasitas »30 GT. Disamping itu, pendidikan para nelayan kita masih relatif sangat rendah. Peralatan para nelayan kecil ini juga umumnya masih menggunakan teknologi tradisional. Bahan bakar minyak untuk kapal motor neyalan kecil ini juga belum bisa disuplay oleh pemerintah. Baru sekitar 3096 pelabuhan perikanan di Indonesia yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar. Umunya stok minyak bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk nelayan hanya cukup selama 10 hari setiap bulan.

Jumlah anak buah kapal yang masih relatif banyak per kapal (karena menggunakan teknologi tradisionai) mestinya dapat dikurangi untuk efisiensi dengan menggunakan teknologi terkini. Misalnya teknologi sederhana untuk sortir ikan, teknologi sederhana untuk menarik dan menggulung alat tangkap, dan lain-lain.

“Seyogianya pemerintah memperbanyak kapal nelayan dengan kapasitas besar agar kapalkapal nelayan kita yang menguasai perairan ZEF kita. Dengan demikian kapal-kanal nelayan kita akan menjadi mata telinga aparat penegak hukum di laut dan melaporkan setiap adanya kegiatan illegal fishing, illegal transshipment, dan tindakan ilegal lainnya di laut. Nelayan juga membantu menjaga keamanan negara dan garda terdepan dalam menegakan dan menjaga kedaulatan negara di laut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Bisman, Undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia yang tergolong sangat banyak namun tidak juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan maupun belum adanya peningkatan devisa yang nyata dari sektor kelautan dan perikanan. Hal ini terjadi mungkin karena undang-undang dan peraturan itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait dan tidak ada pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

Aturan dan proses perijinan yang terlalu banyak dikeluarkan berbagai instansi pemerintah, membuat banyak nelayan yang habis waktu, tenaga, dan uang untuk mengurus perijinan sebuah kapal ikan agar bisa berangkat untuk menangkap ikan. Bahkan sering urusan ijin baru selesai berbulan-bulan atau tahunan dan kadang sebelum keluar surat ijin terkahir masa berlaku surat ijin lainnya sudah kadaluarsa. Dalam beberapa periode sebelumnya, para pimpinan KKP banyak yang tersandung masalah hukum karena mungkin harus memikirkan pundi-pundi organisasi yang memberangkat pimpinan tersebut.

Merujuk pada kompleksitas masalah nelayan dan perikanan kelautan di Indonesia seperti disebutkan di atas, Menteri KKP seyogianya berasal dari kalangan profesional yg paham tentang kompleksitas lautan dan perikanan Indonesia serta mengerti betul tentang persoalan nelayan.

“Oleh karena itu, kami dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) memandang dan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Mayor Jend. Marinir (Pur) Dr. H. Yussuf Solichien M., MBA, Ph.D. yang merupakan seorang professional dan Ketua Umum HNSI selama 3 periode berturut-turut serta pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V/ Maluku Irja, Komadan Satgaskamia V, Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI AL, Komandan Kobangdiklat TNI AL dan Asrena Kasal, Anggota Dewan Maritim Indonesia, dan Anggota Dewan Kelautan Indonesia sangat layak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikan mendatang. Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Umum HNSI dan Ketua Umum Induk Koperasi Nelayan Indonesia. Disamping itu, beliau juga seorang sosok akademis, memiliki visi kelautan dan perikanan nasional yang mendunia, menguasai aspek ekonomi, teknoloig, dan politik, memiliki karakter yang tegas, mengayomi, berintegritas, berwibawa, tidak otoriter, peduli terhadap nelayan, memahami dan menguasai bidang kelautan dan perikanan Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas HNSI, Dewi Anggraeni, SE, MM juga meminta Presiden Jokowi untuk memposisikan Ketua Umum HNSI tersebut sebagai Menteri KKP mengingat leadership yang melekat dalam diri Ketua Umum sangat bagus, bertanggungjawab dan memiliki dedikasi yang tinggi serta dekat dengan para nelayan.

“Dengan leadership yang bagus, bertanggungjawab, dedikasi tinggi yang dimiliki Ketum HSNI, saya yakin KKP akan menjadi lembaga yang kredibel,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP HNSI Bidang Pengelolaan Wilayah dan Lingkungan Hidup periode 2018-2023, H.F.R. Ghanty Syahabudin, SH.MM bahwa pengusulan Mayjen Mar (Purn) Dr. Yussuf Solihien sebagai calon pengganti Menteri KKP merupakan kehendak hati, dengan pertimbangan yaitu:
1. Beliau seorang Jenderal Laut Marinir, yang sangat paham dan menguasai bidang Kemaritiman, berpangkat Mayor Jenderal Marinir yang berprestasi dan berdedikasi, dan tak pernah cacad selama menjalani Karir Tentara Laut.
2. Sebagai Ketua Umum DPP HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) selama 3 Periode hampir 15 tahun, tentunya sangat dekat dengan Nelayan Republik Indonesia yang berdasarkan Statistik jumlah Nelayan Indonesia mendekati hampir 4 Juta Nelayan sehingga beliau sangat memahami jiwa dan denyut jantung Nelayan. Karena itu salah satu tugas seorang Menteri Kelautan dan Perikanan adalah harus membina dan meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dengan Motto HNSI : NELAYAN SEJAHTERA, NEGARA KUAT.
3. Beliau sangat menguasai dan memahami tugas, fungsi, Misi dan Visi Kementerian Kelautan Perikanan, sebagai seorang akademis, baik dari aspek ekonomi, pengetahuan dan politik.
4. Beliau mempunyai karakter yang tegas, mengayomi, kepedulian, tidak sombong, rendah hati, penuh kekeluargaan, membina, saling menghormati dan mempunyai Integritas, berwibawa, tidak otoriter melainkan sangat demokratis. Sangat dirasakan bila dalam memimpin rapat rapat internal HNSI.
5. Hanya ada satu kelemahan beliau yaitu beliau bukan orang Politik dan bukan Pengurus Parpol, namun beliau adalah seorang yang Profesional dibidang Kemaritiman dan Kelautan.
6. Kata Kunci untuk duduk disinggasana Menteri KKP adalah sepenuhnya yang mempunyai Hak Prerogatif adalah Presiden RI Joko Widodo. Masalahnya, siapa yang bisa mendekati dan membisikkan ke Pak Jokowi, apakah ada pihak kedua atau langsung ke Presiden. Memang kita menyadari dan memahami sudah pasti menjadi incaran dari petinggi Parpol karena untuk kepentingan Parpol, bukan memikirkan Nelayan agar menjadi Sejahtera.

“Saya berharap semoga Pak Presiden Jokowi bisa mendengar dan menerima usulan kami dari DPP HNSI yang sangat mendambakan agar Nelayan masa mendatang tidak lagi termarginalkan, terkesan kumuh, kotor bau ikan, melainkan Nelayan yang bersih, rapi, terdidik, sejahtera, dan makmur, tempat pelabuhan perikanan teratur bersih, seperti di Taiwan dan Jepang,” pungkasnya. (Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed