by

Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme Diperlukan Kontrol Demokrasi

Bandung, JNcom – Peneliti Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Dr Yusa Djuyandi mengatakan pelibatan TNI dan militer dalam penanganan terorisme diperlukan kontrol demokrasi agar pemerintah dalam keterlibatan penanganan teroris tidak didasari muatan politis dan muatan emosional sehingga pemerintah tidak mudah memberikan cap, stempel, dan label teroris.

“Tanpa adanya kontrol yang demokratis akan bisa menjadi sebuah tanda tanya besar dan bisa saja dipersoalkan oleh banyak komunitas,” ujar Yusa melalui diskusi daring, Sabtu (7/11/2020).

Pelibatan militer dalam penanganan teroris, kata Yusa, diperbolehkan karena merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun pelaksanaan sendiri tidak boleh lepas dari prinsip seperti objektivitas dan legitimasi. Sebagai dasar hukum dari pelibatan tersebut yakni UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat 2 UUD bahwa tugas pokok TNI salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme.

“Dalam menciptakan keamanan, militer TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus objektif dalam mendefinisikan terorisme. Selain itu, pelibatan TNI dalam strategi anti terorisme merupakan rencana pemerintah untuk menggunakan instrumen kekuatan nasional dalam menetralisir teroris, organisasi dan jaringannya agar tidak dapat menggunakan kekerasan dan menanamkan rasa takut,” jelasnya.

Sementara itu, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto menyebut pro dan kontra pelibatan TNI dalam melawan terorisme tidak akan dapat dituntaskan melalui sebuah perpres. Dalam UU No. 34/2004 sudah ditegaskan bahwa kontraterorisme adalah salah satu tugas pokok TNI, namun dengan syarat jika teroris sudah menguasai sebuah wilayah secara efektif; Teroris dapat melancarkan serangan sewaktu-waktu; Kelompok teroris memiliki hierarki kepemimpinan yang jelas; dan Hierarki kepemimpinan teroris memiliki kontrol efektif terhadap anggotanya.

“Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka aparat penegak hukum seperti polisi yang bergerak berdasarkan UU 5/2018 yang bersifat hukum pidana. Permasalahannya ketika Pasal 43 UU5/2018 menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam kontraterorisme diatur melalui sebuah perpres sehingga menempatkan operasi TNI yang bersifat militer dalam kerangka pidana,” tandasnya.

Menurutnya, perpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme yang merupakan turunan UU5/2018 akan memberikan payung hukum untuk TNI melakukan terlibat kontraterorisme tanpa harus mendapatkan otorisasi khusus untuk setiap operasi yang dilaksanakan dan tanpa batasan waktu yang jelas. Ponto menyimpulkan bahwa untuk mengatur TNI cukup dengan UU 34/2004 saja karena jika diatur dalam UU5/2018 malah akan bermasalah dikarenakan rezim hukum yang berbeda antara hukum humaniter dan hukum pidana. Ponto mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap UU5/2018 terutama pasal 43 i. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed