by

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Ini Kata Pengamat

-Nasional-89 views

Jakarta, JNcom – Pengamat Politik Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, selama 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf masih banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), making decision (membuat keputusan). Menurutnya, Presiden Jokowi saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Meskipun UU ini baik tapi disaat menyusun seharusnya melibatkan lembaga terkait dan pakar-pakar dibidang masing-masing karena UU ini pertama kali di Indonesia yang mencakup 70 Undang-undang.

“Untuk UU Ciptaker perlu lagi dipelajari oleh para staf ahli Presiden mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain. Saya yakin jika Presiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera,” ungkap Jerry, Senin (19/10/2020).

Hal lain yang perlu dilakukan, kata Jerry, Jokowi perlu menegur para bawahannya dan mereshuffle menteri jika berkinerja buruk. Selain itu, dari sisi komunikasi publik pun perlu dirubah karena agak lemah dan perlu dirubah. Artinya, komunikasi antara lembaga dan publik perlu diperkuat lagi.

“Saya sarankan Maruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran. Jokowi perlu membangun tim yang solid dan perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment,” ujarnya.

Terkait Infrastruktur, Jerry menilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan, namun saat ini lebih baik fokus ke pandemi corona.

Data BI yang dirilis Juli 2020, Utang Luar Negeri Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800. Ia menilai pentingnya pemerintah menekan Utang Luar Negeri dan mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia. Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah.

Tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia. Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.

“Kalau tidak maka akan berdampak buruk. Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak. Freeodom of speech atau kebebasan berpendapat perlu di perkuat lagi. Itu dijamin Undang-undang Dasar 45 Pasal 28E Ayat 3 dan UU No 9 Tahun 1998. Kecuali menghasut, makar, anarkisme dan adu domba setidaknya diproses hukum. Tapi kalau hanya menyampaikan une-unegnya jangan ditangkap. Jangan ada tindakan represif,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed