by

Klarifikasi Lanjutan Terkait Video Viral Kendaraan Fortuner Plat Dinas Noreg 6869-34

Jakarta, JNcom – Setelah gelar acara lanjutan perusakan Mapolres Ciracas dan sekitarnya, Letjen TNI Dodik Wijanarko SZH. C.FRA, Danpuspomad memberikan klarifikasi terkait video viral kendaraan Fortuner Plat Dinas Noreg 6869-34 yang dikendarai oleh masyarakat sipil atas nama SW alias Ahon.

Dikatakan Danpuspomad, Sudah kita periksa alat buktinya dan kita kumpulkan. Disitu ditemukan suatu pelanggatan UU Lalu Lintas ada 2 pasal yang dilanggar, namun dalam pendalaman ada hal yang bisa dijerat berkaitan dengan pidana kemungkinan pasal 263 yaitu pemalsuan baik materil maupun administrasinya. Puspom AD Gambir Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Pada kesempatan ini Puspomad menyampaikan beberapa hal yaitu:
1. Puspomad telah meminta keterangan dari SW alias Ahon sebanyak dua kali yaitu padahari Jumat (2/10/2020) mulai pukul 20.00 – 22.00, dan hari Senin (5/10/2020) pukul 09.00 – 11.30 WIB.

2. Kolonel (PUR) BHS sudah menepati janjinya untuk hadir di Puspomad oada Senin (5/10/2020) dan telah memberikan keterangan kepada pemeriksa mulai pukul 17.00 – WIB.

3. Kolonel (PUR) BHS mengaku mengenaĺ SW alias Ahon dan berteman kurang lebih selama 1 tahun.

4. Kolonel (PUR) BHS menyadari atas kesalahanmya telah memberikan ijin kepada SW alias Ahon untuk menggunakan plat dinas noreg 3688-34 dikendaraan miliknya.

5. Dari hasil pemeriksaan sementara dapat disimpulkan sebagai berikut:
A. Telah terjadi dugaan pelanggaran lalulintas sesuai pasal 280 dan pasal 288 UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan yang dilakukan oleh SW alias Ahon dengan penjara kurungan selama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-.
– Tidak menggunakam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah sesuai dengan STNK.
– Melakukan perubahan warna kendaraan dari hitam metalik ke hijau army.

Terhadap dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan SW alias Ahon
dan Kolonel CPM (PUR) BHS melanggar tindak pidana pemalsuan kelengkapan andministasi dan fisik kendaraan sesuai pasal pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.

6. Karena Status keduanya adalah warga sipil yang tunduk pada peradilan umum maka penyidikan perkaranya akan dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.(Guffe).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed