by

Soal Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme, Pengamat: Harus Dibatasi

Jakarta, JNcom – Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang sejak kali pertama digulirkan melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), masih menjadi perdebatan publik. Pengamat  Intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, berpendapat, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme harus diatur agar dalam pelibatannya bisa dilakukan dengan berkoordinasi. Menurutnya, jika Perpres tersebut disetujui, maka harus didetilkan kapan TNI bisa masuk ke wilayah penanganan terror dan kapan terror itu bisa ditangani Polisi dan BNPT, artinya harus ada penegasan dan pengkondisian yang jelas dan siapa yang bisa menentukan.

“Dalam perpres tersebut, saya menyarankan agar ada pembatasan yang ketat terkait kewenangan, koordinasi dan pembagian tugas serta karakteristik terror mana yang bisa ditangani oleh Polri, BNPT dan mana yang bisa dilakukan kerjasama dengan TNI. Saya lebih mengusulkan agar DPR dan Pemerintah merancang UU perpaduan militer sehingga tidak ada lagi permasalahan hukum dan menjadi celah terjadinya pelanggaran HAM,” ujar Stanislaus Riyanta, dalam diskusi webinar yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI), Kamis (1/10/2020).

Pendapat lain disampaikan Moh Eksan, Penulis Buku Mencari Akar Terorisme di Indonesia, bahwa pelibatan TNI terhadap pemberantasan terorisme sebenarnya menimbulkan bias, apakah pelibatan TNI itu relatif akan membantu untuk memeranginya atau justru menimbulkan tumpang tindih terhadap upaya yang telah dilakukan selama ini. Menurutnya, jika melihat UU No. 5 tahun 2018, jelas terlihat bahwa posisi TNI memiliki peran yang dibatasi.

“Dengan adanya lembaga khusus seperti BNPT, saya kira formatnya sudah cukup dan pelibatan TNI hanya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan aksi terorisme yang lebih besar. Jika melihat kondisi saat ini bahwa tindakan terorisme yang melibatkan perorangan atau kelompok kecil, saya kira cukup dengan melibatkan BNPT dan Polri saja tanpa melibatkan TNI secara aktif,” jelas Eksan.

Menanggapi Perpres tersebut, Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute menegaskan bahwa kita sudah sepakat kerangka yang digunakan dalam pemberantasan terorisme adalah criminal justice system, berbeda dengan yang dilakukan diluar negeri yang menggunakan kekuatan militer karena ancamannya cukup besar. Jika melihat draft pada perpres, ada 3 kegiatan yang akan dilakukan TNI yaitu penangkalan, penindakan dan pemulihan. Namun dari kegiatan penangkalan tersebut masih belum terlihat adanya koordinasi dengan BNPT, padahal BNPT merupakan badan yang menanggulangi terorisme.

“Meskipun ini baru sebatas draft, namun terlihat adanya kontradiksi. Jadi saya kira masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi dengan melibatkan aspirasi publik agar pelibatan TNI harus proporsional dan profesional dengan melihat tingkat kegentingan yang ada,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki payung hukum dalam pelibatan TNI terhadap pemberantasan terorisme untuk menghindari kesalahan dalam penanganan.  Menurutnya, ancaman terorisme sebaiknya dibuat clustering sesuai dengan level ancaman, lokasi dan karakter terornya.

“Saya sangat setuju jika BNPT ini diperkuat dengan level undang-undang dan pelibatan TNI yang diusulkan pemerintah. Ini masalah koordinasi saja, tinggal bagaimana dengan payung hukum yang ada kita lebih terkoordinatif dengan perpres sehingga kekhawatiran di lapangan tidak terjadi,” kata Bobby.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil memandang bahwa untuk mendukung pembangunan politik dan demokrasi dibutuhkan hubungan sipil dan militer yang sehat. Disatu sisi memang peran TNI sangat dimungkinkan ketika permasalahan tidak bisa ditangani oleh sipil dan kemampuan militer dapat mendukung institusi sipil tersebut. Namun disisi lain, pelibatan yang tidak tepat justru akan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, format ideal dalam mengatasi terorisme sebagaimana dalam UU No. 5 tahun 2018.

Soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, ia berpandangan bahwa sangat dimungkinkan sesuai dengan tingkat ancamannya. Disaat polisi tidak sanggup lagi menangani, maka TNI membantu menanganinya.  Selain itu, harus dilihat aspek sosiologis dan yuridisnya seperti dalam TAP MPR disebutkan bahwa dalam hal kegiatan keamanan dan pertahanan, tentara Indonesia dan kepolisian Indonesia harus bekerjasama.

“Menurut saya, Perpres merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 5 tahun 2018. Dan perdebatan terkait tugas TNI dalam pemberantasan terorisme seharusnya bukan pada aspek pembagian wilayah kerja TNI-Polri saja, tetapi juga pada aspek penyeimbang dan melengkapi kekurangan dalam kendala menghadapi terorisme. Selain itu, dibutuhkan juga upaya yang komprehensif dan sistematis yang menandakan terorisme merupakan prioritas yang harus ditangani secara serius. Sejatinya juga harus ada perbaikan pada sektor pelayanan publik karena bukan hanya soal ideologi saja tetapi juga dimungkinkan soal kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, pelayanan dan kebijakan publik yang buruk,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed