by

“Pro-Kontra” Efektifitas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (Paska Putusan MA No. 44 P/HUM/2019, tanggal 28 Oktober 2019)

-Nasional-293 views

Oleh: Dr. Najab Khan, SH, MH

A. Pendahuluan
“Sesuatu yang diawali dari kesalahan, sulit terbangun fondasi kebenaran apalagi berharap keadilan”.

Makna ungkapan filosofi diatas tidak dapat dipandang remeh oleh siapa pun, karena erat kaitannya dengan makna prinsip pertanggungjawaban hukum dalam proses penegakan hukum. Prinsip pertanggungjawaban hukum beririsan dengan makna prinsip perbuatan salah atau perbuatan benar menurut hukum.
Dalam prinsip penegakan hukum, perbuatan salah / benar dari seorang / lembaga tidak lah dapat dipandang dan diperlakukan secara partial atau berbeda antara satu perbuatan orang / lembaga dengan perbuatan orang / lembaga lainnya. Asas persamaan kedudukan dimata hukum (equliaty before the law principle)” juga merupakan asas / prinsip perwujudan dari makna penegakan pertanggungjawaban perbuatan salah yang dilakukan seorang / lembaga yang tujuan akhirnya berharap ada keadilan. Prinsip hukum demikian ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 7 deklarasi Universal hak asasi manusia.
Efek diberlakukannya asas / prinsip hukum ini membawa harapan dan menaikan tingkat kepercayaan pada setiap warga Negara untuk “tidak merasa khawatir jika memperkarakan sindikasi kekuasaan rezim yang sewenang-wenang”.

Melalui jaminan asas kesetaraan pelayanan dan atau asas kesetaraan perlindungan hukum yang sama adilnya (egalitarianisme hukum) inilah rakyat menggantungkan harapan pada putusan hakim-hakim Yang Mulia sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Fakta dua putusan lembaga peradilan (putusan Mahkamah Konstitusi atau MK No. 1/PHPU-PRES/XVII/2019, tanggal 24 Juni 2019 dan putusan Mahkamah Agung atau MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019) merupakan dua fakta putusan hukum yang kedudukannya sama.

Fakta dua putusan ini tidak dapat dipandang yang satu lebih tinggi atau lebih penting dari putusan yang lain apalagi salah satu putusannya dipandang lebih rendah atau ditafsir-tafsirkan sebagai putusan yang tidak penting. Dua putusan hukum tersebut sama-sama memiliki bobot supremasi hukum yang tinggi, istimewa dan wajib dihormati, dipatuhi oleh seluruh subyek hukum apakah ia berkedudukan sebagai KPU dan atau sebagai Presiden atau Wakil Presiden baik mewakili person pribadinya atau mewakili kelembagaan Kepresidenan. Mengamati dua putusan lembaga peradilan pada dua konteks kasus hukum yang berbeda dalam kaitan yang sama memunculkan beberapa masalah hukum baru dan menimbulkan ragam pendapat atau pandangan yang tidak mudah dinilai efektifitasnya oleh siapa pun.

B. Masalah
Seberapa efektifkah putusan MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mempengaruhi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai presiden dan wakil presiden akibat legalitas pertimbangan penetapan dirinya oleh KPU sudah dibatalkan Mahkamah Agung ?.

C. Dua putusan hukum pada konteks berbeda – kaitan sama.
Dua putusan hukum pada “konteks yang berbeda dalam kaitan sama tetapi methode yang digunakan berbeda” cukup memberi efek positif terhadap proses penegakan hukum yang adil. Upaya menggugat KPU ke Mahkamah Agung merupakan strategi jitu dan sekaligus merupakan langkah hukum yang tepat dari rakyat menghadapi tembok kekuasaan sewenang-wenang. Dua putusan lembaga peradilan dalam kasus hukum ini akan dipandang adil atau sebaliknya akan dianggap tidak adil tentu diserahkan pada penilaian rakyat bukan diserahkan pada penilaian yang berkuasa atau ahli-ahli yang dibayar oleh oligarchi pendukung kekuasaan.

Efek dua putusan hukum ini “akan sama-sama memberi efek peringatan pada sosok seorang yang berkedudukan sebagai presiden dan atau wakil presiden” yang keterpilihannya tidak memuaskan rakyat, dipandang penuh kecurangan yang diback up KPU. Rakyat menyadari kecurangan yang dilakukan KPU sebagai “upaya sindikasi suatu rezim” yang hanya dapat diatasi oleh hakim-hakim bijaksana dan mulia, atau hanya dapat dinasihati oleh orang-orang bijak dan bukan oleh sembarang orang atau oleh ahli-ahli hukum bayaran yang menggadaikan integritasnya. Banyak Politikus, pakar hukum terkejut dan malahan dinasihati rakyat agar lebih bijak, lebih berhati-hati menyikapi setiap langkah upaya penegakan hukum yang adil, transparan yang diupayakan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan bangsanya.

Fakta upaya hukum rakyat memperkarakan KPU atau memperkarakan Presiden dan Wakil Presiden sekalipun menunjukkan perkembangan positif dan progresif tetapi justru fakta upaya hukum semacam ini merupakan pembuktian rakyat lah pemilik kedaulatan tertinggi. Menyikapi luasnya ilmu pengetahuan hukum (baik pada tataran teori maupun praktik penegakan hukum) akan selalu memenuhi ruang pro dan kontra terhadap efek bekerjanya tiga (3) elemen sistem hukum yaitu Legal Structure; Legal Substance dan Legal Culture.

D. Efektifitas Putusan Mahkamah Agung.
Beberapa pakar hukum tata Negara berkomentar, putusan MK seakan dipandang lebih kuat dari putusan institusi peradilan lain. Pandangan pakar demikian seakan mengisyaratkan kedudukan putusan MK lebih tinggi dan segala-galanya dibandingkan dengan putusan lembaga lain (putusan MA) terkait unsur Legal Structure. Bila ada putusan lembaga peradilan lain seakan dipandang lemah oleh pakar tersebut dan dikatakan tidak membawa pengaruh apa-apa walaupun putusan MA dan putusan MK sebetulnya merupakan putusan yang substansi hukumnya sama, sedangkan yang berbeda hanya konteks perkaranya.

Sebaliknya, ada pula segelintir pakar hukum berpendapat putusan MA merupakan putusan mandiri (stare decesis) serta dikatakan merupakan langkah putusan bijaksana terutama dalam menopang tegaknya hukum dan keadilan di Negara yang menganut Civil Law system. Baginya semua putusan hakim harus dipandang benar dan tidak dapat direndahkan atau dinilai tidak ada apa-apanya. Prinsip hukum yang menempatkan putusan hakim harus dipandang benar adalah sesuai dengan “prinsip hukum res judicata pro veritate habiture”.

Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 merupakan langkah putusan efektif dalam upaya membongkar praktik hukum yang curang dan dilindungi oleh sindikasi kekuasaan rezim sewenang-wenang. Putusan MA demikian sebetulnya merupakan bentuk putusan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra judicial. Putusan MA seperti ini sejatinya merupakan putusan hakim yang efektif dalam menopang proses tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap putusan hakim diharapkan rakyat agar mampu mewujudkan tugas pokoknya yaitu menafsirkan peraturan / Undang-Undang secara aktual, menciptakan hukum baru, berani melakukan contra legem (menyelisih Undang-Undang atau mengesampingkan peraturan yang dibuat oleh sindikasi kekuasaan rezim yang sewenang-wenang), serta diharap berperan mengadili secara kasuistis bagi kepentingan kedaulatan rakyat. Putusan MA semacam ini cukup efektif dan perlu terus dikembangkan untuk mengontrol jalannya sistem hukum dan penegakan hukum yang mulai melenceng dipraktikkan oleh sindikasi lembaga hukum (MK) dengan disokong oleh pihak-pihak lembaga non hukum (KPU, Bawaslu) yang korup. Putusan MA demikian juga efektif dalam menyadarkan ahli-ahli hukum agar tidak memandang putusan MK adalah putusan yang absolut dan segala-galanya.

MK walaupun memiliki tugas dan kewenangan mengadili atau memutus soal sengketa ada-tidaknya kecurangan perhitungan surat suara hasil pemilu tetapi sifat putusan MK sendiri sebenarnya tidak absolut jika berhadapan dengan praktik hukum yang tidak adil sebagaimana ungkapan filosofis diatas. Hasil hitung KPU yang tidak memuaskan rakyat dan tidak mencerminkan hasil hitung surat suara yang benar apalagi penetapan pleno nya dilakukan tengah malam saat rakyat sedang tidur lelap merupakan indikasi kecurangan yang lepas dari pertimbangan MK. Kesalahan hitung dari KPU sudah diterangkan oleh saksi ahli dari KPU dan fakta modus kecurangannya pun sudah diperagakan dan dijelaskan oleh saksi-saksi lain yang hadir dalam persidangan di MK namun ternyata tidak mendapat pertimbangan yang adil. Bahkan diluar persidangan MK, dibuat talk show dan dikomentari oleh ahli-ahli hukum yang tidak obyektif serta terkesan pesanan.

Putusan MA ini merupakan langkah hukum awal dan dapat mendegradasi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kewenangan atau kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena tidak dilandasi penetapan yang dasar pertimbangan hukumnya benar. Putusan MA ini merupakan pintu masuk membongkar praktik curang KPU, “dengan catatan” asal putusan MA diikuti tuntutan eksekusi dan atau tuntutan-tuntutan hukum lainnya terhadap oknum sindikasi yang bersembunyi dibalik kekuasaan. Tuntutan perbuatan melawan hukum (pidana / perdata) terhadap orang perorang atau terhadap lembaga KPU, Bawaslu yang telah dirasa turut berbuat tidak adil, turut berbuat tidak layak, tidak transparan kepada rakyat atau kepada pihak yang sedang berkontestasi merupakan tuntutan yang wajar dilakukan demi tegaknya hukum. Bahkan rakyat / partai / orang perorang yang merasa dirugikan oleh KPU / oleh Bawaslu juga dapat menuntut sampai pada “tuntutan pembubaran lembaga tersebut” demi mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan rakyat.

Hasil pemeriksaan persidangan MK yang penuh misteri dalam sengketa hitung surat suara pemilu tahun 2019 sudah dirasa rakyat. Pertimbangan aspek hukum dan keadilan yang benar dan professional terhadap bukti-bukti dan indikasi kecurangan hasil hitung surat suara diabaikan MK dan faktor inilah pemicunya sehingga tidak heran bila rakyat terus mempersoalkan hasil pemeriksaan maupun hasil pertimbangan hukum MK sekalipun putusan MK bersifat final dan mengikat.

E. Pro dan kontra
Putusan MA oleh sebagian ahli hukum tata Negara dipandang tidak ada apa-apanya bahkan dianggap tidak efektif sehingga menimbulkan pro-kontra ditengah masyarakat. Efek dari pandangan ahli seperti demikian, menyeret rakyat ingin melakukan tindak lanjut (eksekusi terhadap putusan MA). Tindak lanjut rakyat terhadap penetapan KPU yang didasarkan pada peraturan KPU yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Dalam tindak lanjut dimaksud, rakyat mempunyai hak mempertanyakan keabsahan presiden dan wakil presiden menjalankan fungsi dan kewajibannya setelah putusan MA. Masyarakat juga akan terus mempermasalahkan kinerja Komisioner KPU dan membongkar praktik korup selama menyelenggarakan pesta demokrasi demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan. Sudah ada satu (1) anggota Komisioner KPU yang terjerat praktik korup, tinggal tunggu giliran yang lainnya.

Memang rakyat Indonesia belum memiliki pengalaman praktik hukum pasca putusan MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dikaitkan dengan praktik korup Komisioner KPU atau dikaitkan dengan putusan MK. Sisi tidak ada pengalaman ini hendak dimanfaatkan oleh sebagian ahli hukum bayaran yang bermanufer politik untuk mendegradasi kedaulatan rakyat seakan berada ditangan sindikasi rezim yang korup. Hampir semua ciri penguasa yang sewenang-wenang mudah mengabaikan putusan hakim dan suka memandang praktik penegakan hukum dalam elemen sistem hukum semau pikirannya.

Pemerintah yang sewenang-wenang mudah mengabaikan tatanan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan UUD 1945 sebagai representasi kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemerintah yang sewenang-wenang mudah / suka mengabaikan putusan hakim sebagai pembentuk hukum (Judge Made Law). Contoh putusan MA No. 7 P/HUM/2020, tanggal 31 Maret 2020 yang membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Beberapa kali putusan MA diabaikan dan tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan berbagai cara (misalnya membuat PERPRES baru dan menaikan iuran BPJS kembali padahal PERPRES sebelumnya dibatalkan oleh MA). Fakta demikian menciptakan kondisi pro kontra terhadap efektivitas Presiden dan/ Wakil Presiden menjalankan fungsi dan kewenangan paska putusan MA. Oleh sebagian pakar hukum tata negara, hasil Putusan MK No. 1/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 24 Juni 2019 dijadikan alasan untuk mendegradasi putusan MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 serta dianalisis semau pikirannya tanpa memandang bahwa putusan MA itu sejatinya merupakan putusan yang berbeda konteksnya dengan putusan MK.

Putusan MA merupakan langkah hukum yang efektif dan strategi dalam menggapai proses tegaknya hukum dan keadilan bagi rakyat. Putusan MA tidak menguji Putusan MK tetapi MA punya kewenangan menguji semua peraturan yang dibuat dan diterbitkan KPU atau peraturan yang dibuat Presiden secara sewenang-wenang.

Joko Widodo – Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan fungsi Kepresidenan oleh KPU berdasarkan pertimbangan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibatalkan MA tanggal 28 Oktober 2019 karena dipandang melanggar ketentuan Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dus artinya setelah tanggal 28 Oktober 2019, Joko Widodo – Ma’ruf Amin membiarkan dan tetap menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan dasar penetapan yang pertimbangannya sudah dibatalkan oleh MA. Fakta demikian merupakan fakta sikap dan perbuatan yang tidak layak / tidak wajar.

Kemenangan rakyat yang diwakili Rachmawati, Cs menggugat KPU karena KPU dipandang sewenang-wenang dalam membuat peraturan dan penetapan KPU “tentu membawa efek yaitu otomatis” peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (7) maupun pertimbangan hukum penetapan KPU terhadap Presiden dan Wakil Presiden kehilangan legalitas. Putusan MK No. 1/PHPU-PRES/XVII/2019, tanggal 24 Juni 2019 memang memiliki efek terhadap KPU yang menang perkara dengan salah satu Paslon yang tidak puas terhadap hasil kerja KPU tetapi putusan MK tersebut ada batasnya dan tidak menjangkau soal penilaian layak – tidaknya Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Oleh sebab itu, putusan MK tidak absolut. Sekalipun ada putusan MK yang memenangkan KPU namun peraturan dan penetapan KPU setelah putusan MK masih perlu ditopang dengan dasar dan pertimbangan penetapan yang sah yang dibuat KPU serta tidak melanggar Undang-Undang Pemilu.

Putusan MK terbatas dan tidak otomatis menjangkau sampai pada sah tidaknya KPU membuat pertimbangan dan penetapan pleno pada Presiden dan Wakil Presiden. Layak-tidaknya Presiden dan Wakil Presiden agar tetap dapat menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden sangat digantungkan pada sah tidaknya penetapan pleno KPU yang pertimbangannya tidak melanggar Undang-Undang Pemilu.

Putusan MA ini dapat membawa efek lain terhadap seluruh komisioner KPU yang terlanjur salah membuat peraturan yang dituangkan dalam surat atau berita acara pleno penetapan presiden dan wakil presiden. Dampak kesalahan fatal hasil kerja komisioner KPU tersebut seyogyanya membawa sikap mau bertanggung jawab secara kolektif kolegial yaitu mundur secara terhormat. Mundur dari jabatan Komisioner KPU merupakan hal yang sangat penting dan wajib disadari oleh Komisioner KPU agar rakyat tetap hormat pada lembaga tersebut.

Demikian pula dampak langsung atau tidak langsung terhadap presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki dasar pertimbangan peraturan KPU yang sah dan tertuang dalam penetapan KPU merupakan masalah yang sangat serius dan penting disadari, demi menjaga komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk terus taat pada peraturan hukum dan putusan hukum. Menyikapi masalah yang terkait dengan pasca putusan MA maka fungsi dan kewajiban presiden atau wakil presiden dapat dijalankan atau difungsikan oleh 3 Lembaga Kementerian Negara yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 UUD 1945. Pengaturan isi Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ini sebetulnya merupakan “jalan keluar legacy” terhadap presiden dan wakil presiden yang kehilangan legitimasinya menjalankan fungsi atau kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan rasa hormat yang tinggi terhadap hukum dan putusan penegak hukum (MA) maka Presiden dan Wakil Presiden perlu mempertimbangkan pengunduran dirinya atau membuat pernyataan berhenti sebelum rakyat bersikap berdasarkan hak kedaulatan rakyat ( Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 UUD 1945 ) dan atau berdasarkan hak rakyat yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.

F. Kesimpulan
Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 merupakan putusan efektif dan untuk tindak lanjut putusannya, rakyat dapat minta eksekusi kepada pihak terkait, baik secara legal approach, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197 HIR maupun melalui politikal approach, dasar ketentuan sila keempat Pancasila, Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 UUD 1945 agar putusan hukum (MA) dapat digunakan rakyat sesuai dasar ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. (Antonius)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed