by

Perlunya Kebijakan Prosedur Perlindungan Anak Didalam Lembaga Layanan Perlindungan Anak

-Nusantara-92 views

Jakarta, JNcom – Awal Juli publik Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota/staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur berinisial DA.

Rio Hendra, Koordinator Advokasi ECPAT Indonesia mengatakan, Apa yang dilakukan pelaku ini sangatlah keji dan disayangkan sekali, karena lembaga seperti P2TP2A yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan malah mendapatkan kekerasan dari
salah satu oknum anggota/staf di P2TP2A tersebut. Dalam siaran tertulisnya, Jumat (20/7/2020).

“Korban yang sebelumnya adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya pun kini harus merasakan kembali kenyataan pahit menjadi korban untuk yang kedua kalinya sebagai korban perkosaan, namun dengan pelaku yang berbeda,” ucapnya.

“Pelaku pencabulan dalam kasus tersebut yang merupakan seorang oknum anggota/staf dari P2TP2A
ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Rio Hendra

Lebih jauh Ia menuturkan, Kenapa sampai ada seseorang yang memiliki kecenderungan jahat kepada anak-anak bisa bekerja di sebuah lembaga layanan perlindungan anak dari kekerasan seperti P2TP2A ini, apakah tidak ada seleksi ketat dalam perekrutan anggota/staf yang akan bekerja? bagaimana memastikan bahwa staf bekerja dengan mekanisme kontrol, berupa kode etik dan SOP penanganan kasus yang memenuhi standar.

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para penggiat
perlindungan anak selama ini, terlebih setelah kasus ini merebak ke publik. Menurut penjelasan dari Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di salah satu media nasional, pelaku diangkat melalui surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai anggota di P2TP2A Kabupaten Lampung Timur.

ECPAT Indonesia dalam kasus tersebut menyatakan dengan tegas penting adanya sebuah kebijakan
dan prosedur perlindungan anak di setiap lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik itu lembaga layanan milik pemerintah maupun lembaga layanan yang dikelola oleh organisasi dan perseorangan.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir para pelaku-pelaku yang memiliki niat jahat kepada anak-anak untuk dapat melakukan eksploitasi dan kekerasan kepada anak dilembaga tersebut.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk segera membuat pedoman kebijakan perlindungan anak bagi lembaga layanan perlindungan anak yang bekerja langsung dengan anak-anak dampingan.

Hal tersebut dilakukan agar kasus-kasus seperti yang terjadi di P2TP2A Lampung Timur tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang dan anak-anak benar-benar terlindungi ketika berada dilembaga layanan seperti P2TP2A.

Atas situasi kasus tersebut maka ECPAT Indonesia berpendapat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, harus segera menyusun pedoman kebijakan perlindungan anak bagi para lembaga layanan yang bekerja langsung dengan anak-anak seperti hal nya P2TP2A, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, wajib untuk memperbaiki proses rekrutmen bagi kepengurusan lembaga maupun
anggota/ staff yang bekerja langsung dengan anak dilembaga layanan P2TP2A, agar kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak ini tidak terulang lagi dan makin memperburuk citra lembaga layanan seperti P2TP2A.

3. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) wajib untuk mementingkan pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum kasus ini dan mampu memberi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban disamping pemberian hukuman yang berat bagi pelakunya. Selain itu mekanisme restitusi dalam kasus ini pun harus segera dijalankan dari awal proses hukum agar hak korban dalam mendapatkan restitusi bisa terlrealisasi dan pelaku pun ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban dengan membayar restitusi kepada korban. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka negara harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi bagi korban, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab negara yang telah gagal melindungi korban dari
kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh oknum anggota P2TP2A dalam kasus ini.

4. Perlu ada evaluasi menyeluruh bagi lembaga layanan P2TP2A di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan bukan hanya untuk melihat kesiapan fisik pelaksanaan layanan bagi korban seperti sarana dan prasarana, kelengkapan administrasi, aksesbilitas dll, namun juga yang perlu di evaluasi adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam memberikan layanan bagi anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi yang dirujuk ke P2TP2A.(Guffe).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed