by

Dinilai Abaikan Putusan MA Soal Iuran BPJS, Buruh Akan Gugat Pemerintah

-Nasional-132 views

Jakarta, JNcom – Direktur Eksekutif Jamkeswatch-KSPI, lswan Abdullah menyesalkan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamlnan Kesehatan. Pasalnya, dalam perpres tersebut pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan perpres terkait kenaikan iuran BPJS.

“Pemerintah tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. PadahaI, rakyat berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan luran tidak jadi dinaikkan,” kata lswan Abdulah yang juga Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jumat (15/5/2020), di Jakarta.

lswan memandang, pemerintah sengaja mengeluarkan Perpres 64 Tahun 2020 untuk mengakali putusan MA, yang seharusnya putusan MA dijalankan oleh Pemerintah seutuhnya, bukan dengan cara mengeluarkan perpres baru untuk menggugurkan keputusan MA.

‘Saya menduga pemerintah akan abai dan melawan Putusan MA dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru untuk mengakali dan tidak melaksanakan putusan MA,” ujamya.

lswan menilai, pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Pemerintah juga kehilangan nalar, dimana rakyat sedang mengalami kesulitan malah menaikan luran BPJS Kesehatan. Bisa dipastikan banyak rakyat yang tidak sanggup untuk membayar luran tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, lswan merasa khawatir, dengan banyaknya rakyat yang tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat.

lswan berharap DPR RI sebagai wakil rakyat dapat bersama mendorong pemerintah untuk menjalankan putusan MA yang membatalkan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dlalami dan Jangan menambah beban rakyat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Oleh karenanya, Jamkeswatch bersama KSPI akan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Buruh, Mahasiswa dan rakyat untuk bersatu melakukan perlawanan dengan kembali menggugat ke Mahkamah Agung dan manggelar aksi besar untuk membatalkan perpres 64/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa Perpres nomor 64 tentang Kenaikan iuran BPJS bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H. Selain itu, keputusan tersebut juga bertentangan dengan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“KSPI dengan tegas menolak keputusan pemerintah tersebut. Karena bertentangan, maka Perpres tersebut harus dibatalkan demi hukum. KSPI akan mengambil langkah uji materi ke MA dan meminta DPR untuk memanggil Menkes dan direksi BPJS yang telah melanggar kesepakatan. Kami juga akan mengkampanyekan secara virtual dan aksi demonstrasi,” tegas Said Iqbal. (my)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed