by

Heboh, Perusahaan Pembiayaan  Dijadikan Tersangka Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Banyumas

-Nusantara-411 views

Jakarta, JNcom – Di tengah perekonomian yang semakin terhimpit disaat menghadapi wabah Covid-19 ini, terkadang ada saja kreditur yang mencari sensasi. Ketika kreditur dan debitur bersitegang karena telat bayar dan sulit ditagih pastinya PT akan menggunakan Internal Collection untuk menagih cicilan tersebut. Seperti dalam kasus ini, sang Debitur MF melaporkan Kreditur ke Polres Banyumas dengan pasal 363 ayat 1 ke 4e dan 5e KUHP PIDANA tentang pencurian dengan  pemberatan.

Diketahui sang Debitur membuat membuat laporan bulan September 2019. Kasus macetnya kredit kendaraan ini terjadi beberapa bulan sebelum pemerintah menerapkan Lock down atau PSBB. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan perusahaan multifinance atau leasing hingga saat ini masih bisa melakukan penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan seperti motor atau mobil yang sesuai dengan Undang-undang (UU) Fidusia.

Selanjutnya, Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menimbulkan banyak persepsi soal tata cara penarikan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia, salah satunya hak eksekusi harus melalui pengadilan. Padahal, eksekusi tanpa pengadilan dibolehkan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi.

Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate execute). Jika kredit kendaraan, KPR, kartu kredit maupun pinjaman lain macet, maka risiko yang dihadapi nasabah adalah dikejar debt collector.

Debt collector memang menjadi momok mengerikan jika kita mengalami kredit macet. Sering kali, sebelum bertemu debt collector, kreditur panik dan tak jarang memilih kabur, sembunyi demi mengindari debt collector yang dianggap meresahkan masyarakat karena menarik motor atau kendaraan tanpa melalui presedur yang benar.

Seharusnya dalam mengambil motor dari kreditur yang menunggak harus melalui pengadilan terlebih dulu. Bahkan MK atau Mahkamah Konstitusi belum lama mengingatkan lewat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang isinya: “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini Polisi makin kuat bertindak karena berlandaskan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: Satu-Satunya Pihak Yang Berhak Menarik Kendaraan Kredit Bermasalah Adalah Kepolisian atas keputusan Pengadilan.

Nah, jika berlandaskan peraturan ini, hanya polisi satu-satunya lembaga yang bisa menarik kendaraan kredit bermasalah bukan debt collector. Kalau mengikuti peraturan tersebut, debt collector bisa dibekukan jika lembaga leasing mau aman. Debt collector ternyata masih bisa menarik kendaraan bagi debitur yang sudah mengalami penunggakan atau kredit macet. Meskipun OJK sudah mengultimatum debt collector agar tidak menarik kendaraan selama pandemi virus corona (Covid-19).

“Penarikan kendaraan/jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak Covid-19, dapat dilakukan sepanjang bank atau perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Jubir OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan tertulisnya di sampaikan kepada media.

Khususnya terkait dengan kredit pada perusahaan pembiayaan/multifinance (leasing). Menghentikan sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 seperti, pekerja sektor informal atau pekerja berpenghasilan harian. Namun untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan,” kata Sekar dalam keterangan resminya, dilansir dari berbagai sumber media.

Namun demikian, nasabah atau debitur pun wajib mengajukan permohonan kepada bank/leasing, mengingat keringanan ini tidaklah otomatis berlaku. Sementara, untuk lembaga keuangan diharuskan terlebih dahulu melakukan penilaian kepada nasabahnya yang mengajukan keringanan pembayaran.

Keringanan yang diberikan bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau lainnya sesuai kesepakatan baru. (Barley)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed