by

Selamatkan Partai, P3B Akan Menggelar Munaslub

-Politik-522 views

Jakarta, JNcom – Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang terdiri dari unsur pimpinan DPP dan keluarga besar Parati berkarya menilai, gagalnya Partai Berkarya lolos Parliamentary Treshold (4% ) pada Pemilu 2019, menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan partai yang dimotori oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pasca Pemilu 2019 kondisi Partai Berkarya semakin tidak menentu, karena tidak adanya pedoman teknis dan arahan. Sementara permasalahan internal partai baik di pusat maupun daerah semakin meningkat dari hari ke hari.

“Agar tidak semakin Iarut dalam ketidakpastian, dan untuk menormalkan kembali jalannya sistem tata kelola partai, maka Majelis Tinggi Partai Berkarya, sesuai amanat konstitusi (AD/ART) yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) tentang Majelis Tinggi Partai, dan untuk menyelamatkan Partai Berkarya pada ambang kehancuran, maka dibentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya dengan agenda tunggal melaksanakan evaluasi total lewat Musyawarah Nasional (Munas) dipercepat atau Munas Luar Biasa,” ujar Ketua P3B, H. Achmad Goesra, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya evaluasi melalui Munaslub, tambahnya, antara lain Dewan Pengurus Pusat (DPP) dalam melakukan penyusunan kepengurusan tidak berdasar pada AD/ART. Kedua, aturan teknis, baik berupa Pedoman Organisasi (PO), Petunjuk Pelaksanaan atau Surat Resmi Aturan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Partai tidak pernah dikeluarkan.
Ketiga, tidak adanya evaluasi pasca Pemilu 2019 untuk menghadapi Pemilu 2024, dan tidak adanya rapat-rapat Pleno atau rapat nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). Keempat, DPP melakukan pembiaran secara terstruktur atas Pelanggaran AD/ART. Kelima, adanya dugaan keterlibatan orang diluar struktur partai yang mempengarui kebijakan partai.

Keenam, menghadapi Pilkada 2020, tidak adanya aturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh (DPP), sehingga berdampak bagi calon Kepala Daerah yang akan mengendarai Partai Berkarya, adanya tumpang tindih antara kebiiakan pusat dengan daerah. Ketujuh, usulan Majelis Tinggi Partai Berkarya untuk melaksanakan evaluasi melalui rapat-rapal yang diakui oleh AD/ART tidak direspon positif oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). Kedelapan, adaanya permintaan dari DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/kota yang sudah mencapai 2/3 dari keseluruhan jumlah DPW dan DPD untuk melaksanakan evaluasi meIaIui Musyawarah Nasional Luar biasa sebagaimana yang diamatkan oleh Konstirusi partai Berkarya (AD/ARI).

P3B, lanjut Achmad, bertugas untuk menjalankan aktifltas partai sehari-hari hingga terbentuknya kepengurusan DPP yang baru, selanjutnya P3B membentuk panitia pelaksana Munaslub dari unsur pimpinan DPP periode 2017-2022 dan Kader partai Berkarya lainnya, serta melaporkan hasil Munas tersebut ke pemerintah melalui Kemenkumham untuk mendapatkan keabsahan AD/ART dan kepengurusan periode 2020-2025. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed