by

Empat Organisasi Buruh Sepakat Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

-Nasional-577 views

Jakarta, JNcom – Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terus mengalir dari serikat pekerja/buruh di Indonesia. Kali ini penolakan datang dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Federasi Serikat Buruh Makanan & Minuman (FSBMM), FSB KAMIPARHO dan Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (SP PAR Reformasi). Rencananya, secara serentak akan menggelar aksi menolak Omnibus Law pada 23 Maret mendatang.

Sekretaris Umum FSPM, Galih Tri Panjalu dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/3/2020) menilai, apabila RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibiarkan berlaku tanpa koreksi, maka yang terjadi adalah hilangnya jaminan pekerjaan, pendapatan dan sosial.

“Tidak ada kata lain jika ini disahkan maka kita akan melakukan perlawanan. Kita akan melakukan aksi di berbagai kota dan kami meminta seluruh buruh/pekerja bersatu menolak Omnibus Law. Opsi mogok nasional bisa saja dimungkinkan untuk memaksa pemerintah membatalkan Omnibus Law,” ujar Galih.

Dalam kesempatan tersebut, serikat pekerja/buruh menyatakan 4 pernyataan sikapnya yaitu menolak RUU Omnibus Law tentang Ketenagakeriaan yang merugikan dan menyengsarakan buruh. Kedua, memanggil solidaritas seluruh anggota FSPM, FSBMM, KAMIPARHO, KSPI FSP PAR Reformasi, dan FKHRI untuk melakukan upaya-upaya yag diperlukan termasuk bergabung dalam gerakan-gerakan buruh di setiap kota/ kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional untuk melakukan perlawanan secara besar-besaran dan masif untuk menolak Omnibus Law Ketenagakerjaan yang merugikan buruh.

Ketiga, membatasi Gerakan Perlawanan Buruh ini sebagai gerakan yang murni melawan pengesahan RUU Omnibus Law ketenagakerjaan yang menyengsarakan buruh, dan tidak terpancing dalam pusaran politik praktis, dimana FSPM, FSBMM, KAMIPARHO, KSPI FSP PAR Reformasi, dan FKHRI tetap independen, tidak dipengaruhi oleh kekuatan Pemerintah, Pengusaha, maupun Partai Politik, serta menjauhi segala hal yang berhubungan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Keempat, meminta kepada pemerintah pusat untuk mendengarkan suara rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia, dengan memberi ruang diskusi serta menerima masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat sebelum mengesahkan RUU Omnibus Law demi stabilitas nasional dan keadiian bagi seluruh rakyat Indonesia. (my)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed