by

Penetapan HPM Dinilai Belum Konsisten

Jakarta, JNcom – Asosiasi  Penambang Nikel Indonesia (APNI) diminta oleh Kementerian ESDM untuk memberikan data biaya produksi bijih nikel. Menurut data yang dikumpulkan dari sekitar 30 perusahaan, diperoleh angka rata-rata HPP (harga pokok produksi) bijih nikel sebesar 20,34 dolar AS per mt (metrik ton).

Sementara itu, harga bijih nikel kadar 1,8 persen Free on Board (FoB) Filipina saat ini dihargai antara 59-61 dolar AS per wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1,8 persen FoB sebesar 38-40 dolar AS per wmt merupakan harga yang wajar.

Menurut pengamat bisnis pertambangan, Hanifa Sutrisna, “Patokan harga $30/WMT untuk kadar 1,8% tidak sepadan dengan harga bijih nikel dunia untuk kadar 1.7% yang saat ini bisa mencapai $45-50/WMT, sehingga ada potensial kerugian dipihak penambang dan sudah barang tentu akan mengurangi pajak yang diterima oleh pemerintah. Belum lagi nilai tambah yang selama ini disampaikan Kemenko Maritim dengan menjual ke smelter dalam negeri tidak bisa dijabarkan secara nyata, karena sebagian aktivitas smelter masih mendapatkan keringanan pajak (Tax Holiday) atas investasi yang ditanamkan,” jelasnya, kepada JurnalNusantara.com, Selasa (03/03/2020).

Lebih lanjut dikatakan: “Saya juga melihat adanya inkonsistensi dari Kementerian ESDM, terutama dalam penetapan harga patokan mineral (HPM). Kementerian ESDM telah membuat aturan terkait HPM melalui Permen No 25 Tahun 2018, bahwa penetapan HPM merupakan wewenang Menteri ESDM dan wajib menjadi harga acuan penjualan mineral dalam negeri. Namun, dalam praktiknya tidak demikian, malah terkesan melakukan pembiaran kepada smelter-smelter untuk menetapkan harga beli bijih nikel sesuka hatinya,” imbuh Hanif.

Belum lagi pelanggaran terhadap surveyor yang digunakan dalam menilai kadar bijih nikel yang dijual ke smelter milik asing di dalam negeri, juga tidak sesuai aturan yang dibuat Kementerian ESDM.

Pada 27 Februari 2020, kementerian ESDM mengeluarkan HPM dengan dua penilaian Moisture Content (MC), yaitu Dry Metric Ton (DMT) dan Wet Metric Ton (WMT). Sedangkan importir dari luar negeri hanya menerapkan WMT dengan kadar MC <38% untuk bijih nikel kadar <1,69% Ni untuk harga FOB Tongkang $45-49/WMT.

“Kondisi ini sangat merugikan para penambang yang berharap mendapatkan keuntungan dalam mengelola tambang bijih nikel, yang dianggap sebagai mineral paling dicari di dunia karena keterbatasan cadangannya di dunia. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, sudah semestinya rakyat Indonesia mendapat kesejahteraan dan menikmati hasil bumi melebihi dari yang diterima saat ini,” pungkasnya

Permasalahan dan Aksi Solusi

1. Belum diterapkannya HPM pada seluruh
kegiatan penjualan
2. Penerapan sanksi bagi pelanggaran HPM
belum efektif, karena:
a. Terjadi multitafsir terhadap istilah
“berpedoman”
b. Tidak adanya pengawasan di daerah,
baik instrumen pengawasan maupun
SDM untuk mengawasi
3. Periode kutipan HPM lebih rendah
dengan periode transaksi.

PERMASALAHAN AKSI SOLUSI
1. Mempertegas HPM sebagai acuan harga penjualan dengan mengubah
Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 untuk mempertegas bahwa yang
dimaksud dengan “berpedoman” adalah menjadi floor price dalam
transaksi di dalam negeri
2. Mempertegas kembali sanksi bagi pelanggaran HPM pada Perubahan
Permen 7/2017 dan menggunakan sistem tata niaga yang mencegah
transaksi yang dilakukan di bawah HPM, yaitu dengan menerbitkan Surat
Edaran Dirjen Minerba kepada Surveyor untuk tidak mengeluarkan
Laporan Hasil Verifikasi (LHV) bagi transaksi yang berada di bawah HPM
3. Mengubah Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 untuk mengakomodir Floor
Price HPM guna mengantisipasi periode kutipan HPM yang lebih rendah
daripada periode transaksi (dengan tolerasi <3%)
4. Harus ada mekanisme penerapan sanksi yang sama antara penjual dan
pembeli (didiskusikan dengan perindustrian / IUI)
5. Penjualan wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jika terjadi dispute, agar menunjuk surveyor yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai umpireDASAR HUKUM HARGA PATOKAN MINERAL (HPM) LOGAM
1. Undang Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 132:
1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas
tambang.
2) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara :
Pasal 85 :
1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang menjual mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan;
2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;
b. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan.
3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara diatur dengan
Peraturan Menteri.demikian di samapaikan paparan dari pengamat pertambangan Hanif sutrisna kepada awak media. (Barley)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed