by

Memastikan Keadilan Sebagai Sumbu dan Ujung Kebijakan Kelautan dan Perikanan

-Nusantara-545 views

Jakarta, JNcom – Ketua Dewan Pakar DPP KNTI Prof. Ahmad Erani Yustika mengatakan, Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2). Meski demikian, kata Ahmad, Forum konsultasi publik harus dilakukan dengan metode yang baik dan benar. Keseluruhan substansi membutuhkan keseriusan dalam pembahasannya dengan melibatkan representasi dari pemangku kepentingan.

“Kami mendorong agar KP2 terlebih dahulu membentuk komite-komite terkait, sebagai contoh: lobster, nelayan kecil dan tradisional, tuna dan sebagainya yang merupakan representasi pelaku usaha perikanan, akademisi, pemerintah dan organisasi nelayan sebagai pemangku kepentingan dari 29 peraturan yang akan direvisi. Hal tersebut kami anggap merupakan prasyarat penting agar proses konsultasi publik dan pengambilan kebijakan lebih terarah dan menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, dalam jumpa pers, Senin (17/2/2020) di kantor DPP KNTI, Pejaten Barat, Jakarta Selatan.

DPP KNTI, tambah Ahmad, akan menyampaikan masukan dan catatan kritis atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dilakukan. Pada intinya, KNTI memperingatkan kepada pemerintah agar perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat instrument operasional perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya skala kecil dan tradisional, mendorong terjadinya transformasi struktur ekonomi pelaku usaha perikanan yang lebih adil, tetap menegaskan pelarangan terhadap penggunaan alat tangkap trawls atau yang menyerupainya, memperkuat istrumen HAM, meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan orientasi pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

DPP KNTI juga menilai, Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan sebagaimana disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik | belum menunjukkan upaya sungguh-sungguh menjawab tiga persoalan: pencurian ikan, parahnya kerusakan lingkungan pesisir dan laut, serta ketimpangan ekonomi antar pelaku usaha perikanan. Terutama dalam melindungi dan memajukan potensi besar nelayan skala kecil dan tradisional untuk naik kelas. Padahal, disinilah mayoritas pelaku usaha perikanan nasional kita.

“Menurut kami, Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek yaitu Pertama, transformasi struktur ekonomi dan industri perikanan nasional menjadi lebih adil dan kokoh. Kedua, transformasi perikanan tangkap ke perikanan budidaya. Ketiga, transformasi model pengelolaan perikanan yang sebelumnya eksploitatif dan hanya fokus pada komodi; Menuju arah perikanan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan pelaku,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed