by

Terkait Omnibus Law, KSPI Tolak Masuk Dalam Tim Pembahasan Menko Perekonomian

-Nasional-507 views

Jakarta, JNcom – Menyikapi draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke DPR RI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar jumpa pers, Minggu (16/2/2020) di Menteng, Jakarta Pusat, menyusul dugaan kuat adanya pesangon dan upah minimum yang akan dihilangkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

KSPI menilai, Omnibus Law RUU Cipta Kerja berakibat hilangnya uang pesangon dan upah minimum serta penjelasan tentang hilangnya jaminan sosial buruh, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) buruh kasar yang dipermudah, penggunaan outsourcing dan kontrak yang masiv dan tanpa batas, dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha nakal dalam RUU Cipta Kerja yang sudah diterima DPR tersebut.

“Sikap KSPI menolak dan tidak akan pernah masuk dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dalam SK Menko Perekonomian No 121/2020. KSPI juga tidak akan bertanggung jawab terhadap isi draft RUU tersebut,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.

Alasannya, kata Said Iqbal, pembahasan tertutup dan bertentangan dengan UU keterbukaan informasi dan UUD 1945. Kami menilai tiap UU yang diberikan kepada DPR untuk dibahas harus berorientasi pada perlindungan. Draft RUU ini bahkan kebalikannya, mereka bicara reduksi terhadap tenaga kerja. Menurutnya, ada 3 ukuran pertentangan yaitu apakah ada job security, income security dan sosial security.

“Dengan RUU ini, ketiga ukuran tersebut akan hilang. Oleh karena itu, KSPI menolak RUU Cipta Kerja karena akan menghilangkan upah minimum, pesangon, outsourcing yang bebas, jam kerja eksploitatif, potensi penggunaan TKA yang bebas, PHK yang dipermudah, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, sanksi pidana yang dihilangkan,” pungkasnya. (my)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed