by

YLKI Nilai Pengawasan Terhadap Pinjol Masih Lemah

Jakarta, JNcom – Hadirnya pinjaman online melalui perusahaan Fintech memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengatakan bahwa pinjaman online (pinjol) lahir ditengah masyarakat yang belum dewasa sehingga banyak berdampak negatif.

Menurutnya, memang tak dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi digital tumbuh signifikan, namun dari sisi pengawasan belum sinergis dan masih lemah serta literasi digital konsumen Indonesia masih rendah. Sejak tahun 2012, kata Tulus, pengaduan di YLKIdominan masalah jasa keuangan dan untuk tahun 2019 terdapat 1871 pengaduan. Jika dibandingkan dengan Hongkong, pengaduan jasa finansial menduduki rangking 15.

“Cara penagihan menjadi permasalahan pada pinjaman online. Selain itu juga kelemahan Indonesia adalah belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi sehingga dapat disalahgunakan. Saya berharap pemerintah dan penegak hukum melakukan pengawasan yang optimal,” ujarnya, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan Dewasa Dalam Menyikapi Pinjaman Online, Senin (27/1/2020) di Hotel Ibis Slipi Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Kuseryansyah menilai wajar jika ada dampak yang terjadi akibat pinjol karena merupakan segmen baru. Namun demikian, AFPI selalu memberikan masukan bagi pemerintah untuk kebutuhan regulasi mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi Fintech yang salah satunya terkait literasi.

“Kami melihat tugas mulia kami adalah untuk melayani masyarakat yang tidak terakomodir oleh perbankan. Kami juga telah banyak melakukan kolaborasi bersama perbankan dalam penyaluran kredit. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara pinjol anggota AFPI dengan pinjol ilegal,” ungkapnya.

Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI berpendapat, secara global kecepatan teknologi digital tidak dibarengi dengan kecepatan pemahaman terhadap literasi dikarenakan regulasi yang belum mendukung. Di perbankan, memang agak ribet karena secara secure sangat ketat, namun pada akhirnya, perbankan suatu saat akan menjadi mitra kolaborasi bagi Fintech, bukan sebagai rivalitas.

“Dunia yang serba digital ini, diakui bahwa ada pasar tersendiri bagi Fintech. Dibutuhkan kejelian dari regulator untuk mengantisipasi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 164 perusahaan Fintech yang diawasi OJK dan sebanyak 18,5 juta rekening folower. Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech OJK, Munawar Kasan mengatakan, potensi pasar Fintech yang sebenarnya cukup bagus seringkali dirusak oleh perilaku pinjol ilegal.

“OJK sangat tegas menyikapi perilaku mereka. Silahkan masyarakat mengadu ke OJK jika mendapatkan perlakuan kurang baik dari pinjol ilegal maupun yang terdaftar dalam asosiasi,” tegasnya. (my)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed