by

KPAI dan LPSK Dorong Kepolisian Bongkar Kasus TPPO

-Nusantara-255 views

Jakarta, JNcom – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Polda Metro Jaya yang telah melakukan pengungkapan kasus dan mendorong proses hukum pada anak korban perdagangan yang berada di Penjaringan Jakarta Utara dengan mengacu pada UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21/2007 tentang TPPO. Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI, DR. Susanto MA, dalam jumpa pers usai melakukan Rakor di kantor KPAI, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Rakor ini sebagai tindak lanjut kasus terkini terutama di Penjaringan Jakarta Utara yang juga sebagai pintu masuk kasus lainnya. KPAI berharap kepolisian membongkar kasus serupa ke depannya,” ujar Susanto.

Berdasarkan Data KPAI Tahun 2020, kata Susanto, kasus TPPO dan eksploitasi pada anak belum kunjung mereda. Dalam sistem data KPAI sepanjang tahun 2019 tercatat 244 kasus dengan jumlah kasus tertinggi adalah anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebanyak 71 kasus, selain anak korban prostitusi 64 kasus, anak korban perdagangan 56 kasus dan anak korban peketja 53 kasus. KPAI melakukan pengawasan rehabilitasi psikosocial yang kini sedang mereka jalani di bawah naungan Kemensos RI, selanjutnya KPAI melakukan koordinasi dengan KPPPA, Kemensos RI, LPSK, Dinas PPAPP DKI.

Setidaknya terdapat 6 kasus dalam pantauan KPAI selama tahun 2020, yakni 10 anak korban Perdagangan dan eksploitasi Jakarta Utara, 1 anak korban perdagangan dan pencabulan di Buton Utara, 80 anak baru 10 berhasil kabur dalam Magang SMK di Kapal pesiar, banyak kekerasan dan penelantaran serta adanya indikasi perdagangan orang di Kulon Progo, 2 anak permpuan korban prostitusi di Kalibata apaltemen dan Pelaku 2 anak laki-laki (laporan anak perempuan hilang), Puluhan anak di bawah umur untuk prostitusi di Kapal di Kalteng, 3 anak korban prostitusi online (laporan anak hilang) di Apartemen Margonda Dalam rangka menyikapi kasus anak korban prostitusi di Penjaringan Jakarta Utara.

Selain itu, KPAI juga menyampaikan apresiasi kepada BRSMPAK Kemensos RI yang telah melakukan rehabilitasi kepada korban berdasarkan rujukan P2TP2A DKI Jakarta yang melakukan assessment kepada korban. Selanjutnya penting meningkatkan optimalisasi sistem layanan kepada anak korban untuk proses pemulihan berdasarkan peran koordinasi, rehabilitasi dan reintegrasi serta mendorong revitalisasi Gugus tugas TPPO di pusat dan daerah. Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi bagian dalam memberikan perlindungan saksi dan korban untuk menjamin pemenuhan hak anak. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed