by

Pengamat: Kekhawatiran Terhadap Revisi UU KPK Mulai Terlihat

-Nasional-67 views

Jakarta, JNcom – Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Wijayanto, Ph.D menilai, kondisi terkini terkait KPK dan pemberantasan korupsi semakin suram. Apa yang menjadi kekhawatiran sejak lama tentang akan makin lemahnya KPK setelah revisi UU mulai terbukti yang dapat dilihat dari penanganan kasus yang diduga melibatkan komisioner KPU dan internal PDIP yang kini tengah berlangsung.

“Lambannya KPK dalam melanjutkan penyidikan terhadap kader PDIP justru membuktikan kekhawatiran itu memang beralasan. Pengumuman yang kemudian menjadi headline di berbagai media bahwa penggeledahan di kantor DPIP akan dilakukan pekan depan adalah kenyataan yang ironis dan menggelikan. Padahal sudah jelas bahwa agar penyelidikan berhasil maka perlu dijaga kerahasiannya. Bagaimana mungkin akan berjalan pemeriksaan yang menghasilkan bukti jika sudah diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

Patut dicatat, kata Wijayanto, bahwa dalih penundaan penggeledahan KPK adalah belum adanya ijin dari dewan pengawas (Dewas). Di sini terbukti bahwa Dewas justru menjadi penghalang dari pemberantasan korupsi. Dalam persoalan ini, komitmen politik presiden dalam gerakan pemberantasan korupsi diuji.

“Presiden harus menjadi panglima dalam gerakan pemberantasan korupsi. Salah satu faktor yang menjadi penyebab situasi hari ini adalah terpecahnya masyarakat sipil. Di tengah aspirasi publik secara umum yang menolak revisi, ada yang justru mendukungnya. Peristiwa hari ini mesti menjadi teguran bagi elemen masyarakat sipil yang kita tahu justru mendukung revisi UU KPK,” ungkapnya.

Sementara itu, Rimawan Pradiptyo, Ph.D, Dosen FEB UGM yang juga sebagai koordinator Aliansi Akademisi Anti Korupsi Indonesia berpendapat bahwa terbitnya UU 19/2019 tentang revisi UU KPK membuat negeri ini berada di persimpangan jalan. Kegemilangan kerja KPK ternyata luluh lantah dengan terbitnya UU 19/2019, yang juga tercatat sebagai salah satu UU tercepat yang diratifikasi di negeri ini (14 hari) dan RUU tersebut tidak pernah masuk ke dalam Prolegnas 2019. (mis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed