by

Revisi UU Kepolisian, Perlukah?

Jakarta, JNcom – Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menilai, ada beberapa catatan kritis bagi institusi Polri terkait dengan pengamanan yang dinilai cukup berhasil, namun ada juga beberapa kasus korupsi misalnya yang belum diselesaikan. Belum lagi dalam kasus narkoba, curanmor, dan kasus kejahatan lainnya. Dalam hal ini, nuansa politik terlihat masih menyelimuti tubuh Polri dalam penanganan kasus hukum.

“IPW menganalisa dalam kasus narkoba, Indonesia menjadi korban perang antar inteligen. IPW juga berharap budaya-budaya diskriminatif di internal Polri dihilangkan,” ungkapnya, pada acara diskusi publik bertema “Peran Polri Sebagai Fungsi Keamanan & Ketertiban Dan Pelayanan Masyarakat”, Jum’at (10/1/2020) di Menteng, Jakarta.

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani mengatakan, Komisi III DPR seharusnya bukan hanya merevisi UU KPK tetapi juga revisi UU Kepolisian. Menurutnya, UU Kepolisian yang perlu direvisi diantaranya hal yang bersifat filosofis, fungsi dan kedudukan kepolisian, postur di tubuh kepolisian.

“Saya pesimis jika melihat kondisi sekarang akan dilakukan revisi UU Kepolisian karena pemerintah cukup nyaman,” ujarnya.

Jamil Burhanuddin, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah berpendapat, sebagai institusi penegak hukum, PP Muhammadiyah selalu memantau kinerjanya. PP Muhammadiyah mencatat, penegakan hukum soal kebebasan berpendapat mengalami kemunduran. Hal ini terlihat ketika adanya korban jiwa saat melakukan demo.

“Paing tidak kita masih punya semangat reformasi kepolisian,” pungkasnya. (Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed