by

LPSK Minta ORI Cabut LAHP dan Sampaikan Permohonan Maaf

-Nasional-740 views

Jakarta, JNcom – Menyikapi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan sepenuhnya keberatan atas penilaian Ombudsman. Pasalnya, LPSK dinilai telah melakukan maladministrasi berupa tindakan diskriminasi dalam memberikan layanan bantuan medis dan psikososial kepada korban Talangsari. Sikap tersebut disampaikan Ketua LPSK, Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jumat (27/12/2019).

“Kami sudah melayangkan surat keberatan kepada ORI yang telah melakukan tindakan gegabah yang menurut kami tidak profesional dan akuntabilitas. Hasil pemeriksaan tersebut tentunya merugikan kami. Oleh karena itu, LPSK meminta Ombudsman untuk mencabut LAHP dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta melakukan Evaluasi, Pengawasan dan/atau Pemeriksaan terhadap Tim Pemeriksa Laporan Nomor Register 0217/IN/IV/2019/JKT,” ujar Hasto.

Hasto menambahkan, LPSK memberikan tanggapan atas penilaian terhadap beberapa hal yaitu terkait Subjek dan Objek Laporan Pelapor bahwa LPSK menyatakan tidak terlibat dalam Deklarasi Damai dugaan kasus pelanggaran berat HAM di dusun Talangsari Way Jepara Dining Putra III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, LPSK juga mempertanyakan hasil pemeriksaan dengan tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam Deklarasi.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, LPSK mempertanyakan siapa saja 4 orang korban tersebut jika memang merasa diperlakukan diskriminasi. LPSK juga berpendapat, publikasi yang dilakukan ORI sebelum LPSK memberikan tanggapan adalah tidak sesuai dengan pasal 30 dan 38 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. (my)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed