by

Dewan Pengawas KPK Diharapkan Bekerja Independen

-Nasional-1,007 views

Jakarta, JNcom – Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (LSM Tamperak) mengatakan kehadiran Dewan Pengawas KPK merupakan sejarah baru di Gedung merah putih Jalan Kuningan Persada, Jakarta. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja dilantik Presiden Joko Widodo diharapkan oleh Ketua Umum LSM Tamperak, Kepas Panagean Pangaribuan, SH dapat berkerja dengan independen dan bersinergi terhadap pimpinan KPK.

“Saya menilai ini sejarah baru mudah-mudahan dewan pengawas KPK yang dilantik Pak Jokowi ini bekerja untuk 4 tahun kedepan. Kita meminta dewan pengawas benar-benar bekerja dengan independen, bersinergi dengan ketua KPK yang baru benar-benar tidak ada kepentingan,” ujar Kepas Panagean Pangaribuan SH selaku Ketum LSM Tamperak kepada JURNALNUSANTARA.COM, di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Menurutnya Dewan Pengawas KPK yang terbentuk itu dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memperkuat KPK. Kepas juga menyampaikan, pencegahan korupsi dapat terealisasi, sebab dengan hadirnya Dewan Pengawas mampu memberikan masukan terhadap KPK sendiri.

“Kita minta dewan pengawas ini juga berkomunikasi dengan pihak kejaksaan, kepolisian, BPKP dan BPK. Tentu harapan kami sebagai masyarakat pelantikan ini ada perubahan didalam KPK,” terangnya.

Dikatakan Kepas kinerja dalam hal ini dewan pengawas memberikan pengarahan kepada KPK untuk lebih banyak mencegah. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati,” urainya.

Lebih lanjut Kepas mengatakan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK untuk periode 2019-2023 mendatang memperkuat KPK. Terlebih, dikatakan Kepas, diharapkan KPK tidak berjalan sendiri dalam penanganan korupsi tetapi melibatkan aparat hukum yang lain untuk bersinergi.

Yang kedua berkaitan dengan kinerja mudah-mudahan KPK yang dipimpin oleh Pak Firly ini semakin kuat, tidak ada benturan benturan terhadap penegak hukum lain baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan jadi kita berharap KPK ini bersinergi dengan pihak kejaksaan, kepolisian, BPKP dan BPK.

” Tentu KPK jangan berjalan sendiri untuk mencegah korupsi jangan berjalan sendiri. Dan untuk memberantas korupsi jangn jalan sendiri semua dilibatkan,” tambahnya.

Namun demikian, tambah Kepas pandangan saya ini sebenarnya memperkuat, kita sudah tahu bahwa 17 tahun yang lalu KPK sudah berdiri dan menghabiskan puluhan triliun uang negara hasilnya mana kita harus tahu,” tutur dia lagi.

Lebih jauh, dibentuknya dewan pengawas KPK ini bukan untuk menghalang-halangi atau mempersempit ruang gerak KPK, akan tetapi jangan sampai ada kepentingan politik. Kepentingan politik yang dimaksud dia adalah menjebak Kepala daerah seperti terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Seperti diketahui, 5 Dewas KPK yang telah dilantik Presiden RI diantaranya Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatarongan Panggabean dan Harjono.

OTT yang kerap dilakukan oleh KPK dan ditampilkan diberbagai media menurut dia bagian dari kemunduran penegakan hukum dalam memberantas korupsi.

“OTT itu bukannya prestasi kita tidak perlu tampilkan dimedia, sementara koruptor merajalela. Kedepannya, pak Firli harus dapat mengedepankan pencegahan korupsi bukan OTT. OTT itu ilegal karena tidak terdapat di KUHAP. Tidak diatur pakai mekanisme hukum yang berlaku, jadi ilegal tindakan ilegal menghasilkan ilegal,” ungkapnya.

Penyadapan yang dilakukan KPK pun disinggung LSM Tamperak, bukan tanpa alasan dia merinci karena mekanisme tersebut tidak diatur sesuai prosedur. Dengan terbentuknya, Dewan Pengawas KPK hal tersebut dapat dikoordinasikan dalam proses penyadapan.

“Jadi OTT itu ilegal, masalah penyadapan nanti berkoordinasi dengan dewan pengawas yang baru. Kita berhentilah membohongi rakyat, menipu masyarakat bahwa konferensi pers itu merupakan penipuan kepada rakyat,” tandasnya. (S. Handoko)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed