by

Pemerintah Saatnya Bertindak Tegas Berantas Radikalisme dan Hoax

-Nasional-107 views

Jakarta, JNcom – Hendri Subiakto, Staf Ahli Menteri Kemenkominfo menilai, persoalan radikalisme dan membenarkan kekerasan bukanlah hal baru bagi Indonesia, artinya persoalan tersebut bukan hanya di era Jokowi saja, namun sudah ada sejak dahulu. Yang perlu dicatat bahwa gerakan yang ingin merubah bukanlah khas Indonesia dan Islam. Penilaian tersebut disampaikannya dalam acara diskusi media yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema Tantangan Memberantas Hoax dan Radikalisme Serta Suksesnya Program Jokowi-Ma’ruf, Rabu (20/11/2019) di Jakarta.

“Persoalan besar adalah ketika radikalisme tersebut bersinergi dengan politik sehingga ada kekuatan politik praktis yang memanfaatkan kelompok tersebut. Fenomena ini menjadi serius ketika sosial media berkontribusi dan dijadikan peran oleh kelompok tersebut. Hal ini bisa terlihat ketika Hoax ini tidak berhenti meskipun pemimpin politik sudah bersatu. Saya melihat hoax menjadi persoalan serius karena sudah menjadi permainan politik dan politik ekonomi,” ujar Hendri.

Penilaian lain disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Karyono Wibowo bahwa fenomena hoax yang terjadi dimana-mana merupakan tantangan bagi pemerintah dan DPR untuk khusus menangani hoax mengingat dampaknya yang cukup besar yang berpotensi menimbulkan keretakan sosial. Menurutnya, Hoax semestinya juga menjadi kejahatan extraordinary karena tidak hanya pribadinya dan keluarganya tetapi juga akses bisnisnya pun terganggu.

“Saya melihat hoax tidak hanya digunakan oleh individu tetapi juga oleh kelompok bahkan sudah menjadi komoditas bisnis dan politik. Ini yang menjadi faktor hambatan pemberantasan hoax. Bayangkan jika hoax menjadi bagian dari strategi pemenangan politik maka akan rusak demokrasi ini. Saya melihat sudah ada peran pemerintah dari sisi regulasi meskipun harus dipikirkan lebih khusus dalam penanganannya,” ungkapnya.

Jika melihat postur kabinet jokowi saat ini, tambah Karyono, ada keseriusan dalam penanganan hoax dan gerakan-gerakan radikalisme. Skema Pemerintah Jokowi saat ini ada niatan untuk memberantas radikalisme. Skema ini ditunjukan juga ketika Jokowi memilih Tito menjadi Mendagri untuk mengatasi radikalisme dan ekstrimisme yang akan mengancam keberlangsungan dan terwujudnya pembangunan.

“Saya masih yakin ideologi Pancasila masih kuat dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia, tetapi disisi lain faham khilafah juga naik dan ini yang perlu diwaspadai,” jelasnya.

Nasir Abas, Pengamat Terorisme mengatakan, faham radikal (radikalisme) yang memiliki niatan untuk merubah sistem patut diwaspadai. Demi untuk merubah sistem, berbagai cara dilakukan oleh kelompok radikalisme dengan doktrin bahwa pemerintah dianggap sebagai kafir.

“Dengan kondisi meningkatnya radikalisme saat ini, Pemerintah tidak perlu lama lagi untuk segera mengambil tindakan tegas,” imbuhnya.

Sementara itu, Fauzi Amro, Politisi Partai Nasdem mengemukakan, seiring dengan pertambahan waktu, perkembangan teknologi dan industri memberikan dampak salah satunya adalah timbulnya hoax. “Pemerintah sudah cukup tegas dengan regulasi yang ada, tinggal bagaimana melaksanakan regulasi tersebut,” tuturnya. (my)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed